KEBAKARAN HUTAN DAN LAHAN DI KALIMANTAN TIMUR

Kebakaran hutan dan lahan awalnya terjadi pada tahun 1870 yakni hilangnya hutan – hutan primer karena cepatnya peningkatan populasi penduduk yang disertai dengan aktivitas manusia seperti api untuk berburu dan pembersihan lahan, akses jalan, serta perubahan hutan menjadi lahan peternakan (Whitmore, 1975). Berdasarkan pengalaman sejarah, tingkat kebakaran hutan di Indonesia yang cukup tinggi, terjadi  di Kalimantan Timur pada tahun 1972, Kemudian tahun 1982/1983  yang menghancurkan 3,2 juta hektar, hingga puncaknya pada tahun 1997/1998 (Wijaya, 2000).

Data terbaru menunjukan bahwa dalam kurun tiga tahun terakhir tercatat sedikitnya empat kasus besar kebakaran hutan dan lahan di pulau sumatera dan Kalimantan. Berdasarkan data yang kami dapatkan pada tahun 2012 di Kab. Kayong Utara, Prov. Kalimantan Barat 50 Ha lahan terbakar. Pada tahun 2013 kebakaran terjadi di Kab. Siak dan Kota Dumai, Prov. Riau menghanguskan 2.500 s/d 3.000 ha area hutan, Kab Pekan Raya, Prov. Riau lahan seluas 800 ha lahan gambut terbakar, di Kota Banjar Baru dan Kab. Banjar Provinsi Kalimantan Selatan ± 100 ha lahan gambut dan lahan pertanian terbakar. (geospasial.bnpb.go.id)

Setidaknya ada tiga aspek permasalahan utama yang diterima oleh negara Indonesia antara lain : aspek ekologi, aspek ekonomi, aspek sosial politik. Upaya menjawab problematika tersebut dilakukan dengan mengembangkan pengetahuan lokal masyarakat suku Dayak Benuaq dalam pengelolaan dan pengendalian penggunaan api. Dalam kehidupan sehari-hari masyarakat mempunyai cara-cara pengendalian api (Marepm Api) yang sudah dikenal sejak jaman leluhur mereka dan diwariskan kepada penerusnya. Cara tradisional atau disebut teknologi tradisional pengendalian api (Marepm api) ini digunakan oleh masyarakat umumnya pada waktu kegiatan berladang, khususnya pada tahap pembakaran ladang. Pada peristiwa kebakaran tahun 1997/1998 seluruh masyarakat ikut serta dalam proses pengendalian kebakaran hutan yang terjadi termasuk kaum ibu-ibu. Dengan skala yang lebih luas keadaan ini berbeda dengan saat pembukaan ladang, dalam hal mana pembakaran hanya dilakukan oleh para pemilik ladang. Kegiatan ini dikoordinir langsung oleh kepala desa dengan dibantu oleh staf desa. (Wijaya, 2002).

Melihat potensinya yang begitu besar, eksplorasi ini sengaja dilakukan untuk menambah perbendaharaan solusi tepat guna yang efekif dan efisien bagi pemangku kebijakan – kebijakan publik bahwa pelibatan penyelesaian masalah ini haruslah meliputi semua elemen baik sipil maupun pemerintahan.

Iklan

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s