Praktek Kerja Lapangan PT Hanurata dan PT Nadila Indodaya, Kaltim

Secara administrasi pemerintahan areal IUPHHK-HA PT NADILA INDODAYA terletak dikelompok Hutan Sungai Manubar dan Sungai Kerayaan yang berlokasi di Kecamatan Sandaran dan Kecamatan Sangkulirang, Kabupaten Kutai Timur Provinsi Kalimantan Timur. Demikian pula secara administrasi kehutanan termasuk kedalam Dinas Kehutanan Kabupaten Kutai Timur, Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Timur. Berdasarkan SK   Menteri   Kehutanan   Nomor   SK. Menhut No.SK.503/Menhut-II/2006 Tanggal 6 Nopember 2006, luas areal IUPHHK- HA PT NADILA INDODAYA adalah ± 44.090.

Dengan terbitnya Surat Keputusan Menteri Kehutanan No. 942/Menhut- II/2013 tanggal 23 Desember     2013 tentang Perubahan Atas Keputusan Menteri Kehutanan Nomor 79/Kpts-II/2001 tanggal 15 maret 22001 tentang Penunjukan Kawasan Hutan dan Perairan di wilayah Provinsi Kalimantan Timur seluas 14.651.553 (Empat Belas Juta Enam Ratus Lima Puluh Satu Ribu Lima Ratus Lima Puluh Tiga Hektar) menyebabkan sebagian areal masuk ke dalam APL sehingga mengurangi luas areal kerja menjadi ± 33.075 Ha.

Tata organisasi PT. Nadila Indodaya Sub Unit Manubar di buat berdasarkan garis komando dari tingkat atas. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada lampiran 1. Dari pengenalan tata organisasi ini diperoleh gambaran tentang manajemen perusahaan yang dijalankan selama ini.

Untuk arus kegiatan pengelolaan hutan perusahaan ini menggunakan sistem pengelolaan hutan berupa TPTI yaitu Tebang Pilih Tanam Indonesia yang mempunyai daur tebang atau rotasi 35 tahun. Sistem TPTI, walaupun namanya menggunakan kata tebang pilih, bukanlah petunjuk menebang pohon di hutan semata-mata, melainkan merupakan suatu sistem penaataan dan silvikulltur yang bertujuan untuk melestarikan dan meningkatkan jumlah serta mutu hasil hutan. Oleh karena itu, berdasarkan   SK Menteri   Kehutanan   Nomor   SK.   Menhut No.SK.503/Menhut-II/2006 Tanggal 6 Nopember 2006, luas areal IUPHHK-HA PT NADILA INDODAYA adalah ± 44.090. Dengan terbitnya Surat Keputusan Menteri Kehutanan No. 942/Menhut-II/2013 tanggal 23 Desember    2013 tentang Perubahan Atas Keputusan Menteri Kehutanan Nomor 79/Kpts-II/2001 tanggal 15 maret 22001 tentang Penunjukan Kawasan Hutan dan Perairan di wilayah Provinsi Kalimantan Timur maka   isi pedoman TPTI mencakup semua aspek pengusahaan hutan, yaitu penataan areal kerja (PAK), inventarisasi tegakansebelum penebangan (ITSP), pembukaan wilayah hutan (PWH), pemanenan, penanaman dan pemeliharaan tanaman pengayaan, pembebasan pohon binaan, perlindungan dan pengamanan hutan. Selain sistem TPTI, PT. Nadila Indodaya Sub Unit Manubar juga melakukan  kegiatan  pengelolaan  hutan  di  luar  TPTI  yaitu  PMDL  (Pembinaan Masyarakat Desa dan Lingkungan).

Kelembagaan formal di wilayah desa-desa sekitar areal IUPHHK-HA telah terbentuk sejak lama. Kepala desa selaku tokoh formal terdekat dengan masyarakat biasa disebut penghulu. Terdapat tokoh yang dituakan sebagai panutan masyarakat dimana pengaruhnya cukup berperan dalam masyarakat. Tokoh ini di sebut ketua adat, tidak dipilih secara formil akan tetapi biasanya tumbuh dengan sendirinya hasil dari pengakuan masyarakat itu sendiri yang tumbuh secara perlahan. Adanya tokoh informal tersebut bukannya mematikan wujud dan kiprah dari kegiatan- kegiatan lembaga formal yang ada, bahkan sebaliknya sangat mendukung kegiatan yang berhubungan dengan pemerintahan seperti ditingkat desa maupun dilingkup yang lebih kecil lagi. Lebih jauh lagi sosok tokoh informal sangat menunjang terutama dalam penyelesaian masalah- masalah yang timbul dalam masyarakat setempat yang mungkin sewaktu-waktu dapat terjadi. Hal ini dapat dimengerti pula karena keberadaan tokoh informal tersebut merupakan suatu tokoh panutan yang bersifat kekeluargaan atau kekerabatan.

 

 

Iklan

KEBAKARAN HUTAN DAN LAHAN DI KALIMANTAN TIMUR

Kebakaran hutan dan lahan awalnya terjadi pada tahun 1870 yakni hilangnya hutan – hutan primer karena cepatnya peningkatan populasi penduduk yang disertai dengan aktivitas manusia seperti api untuk berburu dan pembersihan lahan, akses jalan, serta perubahan hutan menjadi lahan peternakan (Whitmore, 1975). Berdasarkan pengalaman sejarah, tingkat kebakaran hutan di Indonesia yang cukup tinggi, terjadi  di Kalimantan Timur pada tahun 1972, Kemudian tahun 1982/1983  yang menghancurkan 3,2 juta hektar, hingga puncaknya pada tahun 1997/1998 (Wijaya, 2000).

Data terbaru menunjukan bahwa dalam kurun tiga tahun terakhir tercatat sedikitnya empat kasus besar kebakaran hutan dan lahan di pulau sumatera dan Kalimantan. Berdasarkan data yang kami dapatkan pada tahun 2012 di Kab. Kayong Utara, Prov. Kalimantan Barat 50 Ha lahan terbakar. Pada tahun 2013 kebakaran terjadi di Kab. Siak dan Kota Dumai, Prov. Riau menghanguskan 2.500 s/d 3.000 ha area hutan, Kab Pekan Raya, Prov. Riau lahan seluas 800 ha lahan gambut terbakar, di Kota Banjar Baru dan Kab. Banjar Provinsi Kalimantan Selatan ± 100 ha lahan gambut dan lahan pertanian terbakar. (geospasial.bnpb.go.id)

Setidaknya ada tiga aspek permasalahan utama yang diterima oleh negara Indonesia antara lain : aspek ekologi, aspek ekonomi, aspek sosial politik. Upaya menjawab problematika tersebut dilakukan dengan mengembangkan pengetahuan lokal masyarakat suku Dayak Benuaq dalam pengelolaan dan pengendalian penggunaan api. Dalam kehidupan sehari-hari masyarakat mempunyai cara-cara pengendalian api (Marepm Api) yang sudah dikenal sejak jaman leluhur mereka dan diwariskan kepada penerusnya. Cara tradisional atau disebut teknologi tradisional pengendalian api (Marepm api) ini digunakan oleh masyarakat umumnya pada waktu kegiatan berladang, khususnya pada tahap pembakaran ladang. Pada peristiwa kebakaran tahun 1997/1998 seluruh masyarakat ikut serta dalam proses pengendalian kebakaran hutan yang terjadi termasuk kaum ibu-ibu. Dengan skala yang lebih luas keadaan ini berbeda dengan saat pembukaan ladang, dalam hal mana pembakaran hanya dilakukan oleh para pemilik ladang. Kegiatan ini dikoordinir langsung oleh kepala desa dengan dibantu oleh staf desa. (Wijaya, 2002).

Melihat potensinya yang begitu besar, eksplorasi ini sengaja dilakukan untuk menambah perbendaharaan solusi tepat guna yang efekif dan efisien bagi pemangku kebijakan – kebijakan publik bahwa pelibatan penyelesaian masalah ini haruslah meliputi semua elemen baik sipil maupun pemerintahan.

Panduan Praktikum PDAS 2016 I Acara 3

Salam Rimbawan !

Selamat pagi, teman – teman tau nda apa itu GIS ? Sistem Informasi Geografis (GIS) adalah suatu sistem informasi yang digunakan untuk memasukkan, menyimpan, memanggil kembali, mengolah, menganalisa, dan menghasilkan data yang mempunyai referensi geografis atau lazim disebut data geospatial, yang berfungsi sebagai pendukung pengambilan keputusan dalam perencanaan dan pengelolaan penggunaan lahan, sumber daya alam, lingkungan, transportasi, fasilitas kota, dan pelayanan umum lainya.
ESRI (Environment System Research Institute), 1990, mendefinisikan SIG sebagai suatu system yang terorganisir dan terdiri atas perangkat keras computer, perangkat lunak, data geografi, dan personil yang dirancang secara efisien untuk memperoleh, menyimpan, meng-update, memanipulasi, menganalisis, dan menampilkan semua bentuk informasi yang bereferensi geografi.