Secara administrasi pemerintahan areal IUPHHK-HA PT NADILA INDODAYA terletak dikelompok Hutan Sungai Manubar dan Sungai Kerayaan yang berlokasi di Kecamatan Sandaran dan Kecamatan Sangkulirang, Kabupaten Kutai Timur Provinsi Kalimantan Timur. Demikian pula secara administrasi kehutanan termasuk kedalam Dinas Kehutanan Kabupaten Kutai Timur, Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Timur. Berdasarkan SK Menteri Kehutanan Nomor SK. Menhut No.SK.503/Menhut-II/2006 Tanggal 6 Nopember 2006, luas areal IUPHHK- HA PT NADILA INDODAYA adalah ± 44.090.
Dengan terbitnya Surat Keputusan Menteri Kehutanan No. 942/Menhut- II/2013 tanggal 23 Desember 2013 tentang Perubahan Atas Keputusan Menteri Kehutanan Nomor 79/Kpts-II/2001 tanggal 15 maret 22001 tentang Penunjukan Kawasan Hutan dan Perairan di wilayah Provinsi Kalimantan Timur seluas 14.651.553 (Empat Belas Juta Enam Ratus Lima Puluh Satu Ribu Lima Ratus Lima Puluh Tiga Hektar) menyebabkan sebagian areal masuk ke dalam APL sehingga mengurangi luas areal kerja menjadi ± 33.075 Ha.
Tata organisasi PT. Nadila Indodaya Sub Unit Manubar di buat berdasarkan garis komando dari tingkat atas. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada lampiran 1. Dari pengenalan tata organisasi ini diperoleh gambaran tentang manajemen perusahaan yang dijalankan selama ini.
Untuk arus kegiatan pengelolaan hutan perusahaan ini menggunakan sistem pengelolaan hutan berupa TPTI yaitu Tebang Pilih Tanam Indonesia yang mempunyai daur tebang atau rotasi 35 tahun. Sistem TPTI, walaupun namanya menggunakan kata tebang pilih, bukanlah petunjuk menebang pohon di hutan semata-mata, melainkan merupakan suatu sistem penaataan dan silvikulltur yang bertujuan untuk melestarikan dan meningkatkan jumlah serta mutu hasil hutan. Oleh karena itu, berdasarkan SK Menteri Kehutanan Nomor SK. Menhut No.SK.503/Menhut-II/2006 Tanggal 6 Nopember 2006, luas areal IUPHHK-HA PT NADILA INDODAYA adalah ± 44.090. Dengan terbitnya Surat Keputusan Menteri Kehutanan No. 942/Menhut-II/2013 tanggal 23 Desember 2013 tentang Perubahan Atas Keputusan Menteri Kehutanan Nomor 79/Kpts-II/2001 tanggal 15 maret 22001 tentang Penunjukan Kawasan Hutan dan Perairan di wilayah Provinsi Kalimantan Timur maka isi pedoman TPTI mencakup semua aspek pengusahaan hutan, yaitu penataan areal kerja (PAK), inventarisasi tegakansebelum penebangan (ITSP), pembukaan wilayah hutan (PWH), pemanenan, penanaman dan pemeliharaan tanaman pengayaan, pembebasan pohon binaan, perlindungan dan pengamanan hutan. Selain sistem TPTI, PT. Nadila Indodaya Sub Unit Manubar juga melakukan kegiatan pengelolaan hutan di luar TPTI yaitu PMDL (Pembinaan Masyarakat Desa dan Lingkungan).
Kelembagaan formal di wilayah desa-desa sekitar areal IUPHHK-HA telah terbentuk sejak lama. Kepala desa selaku tokoh formal terdekat dengan masyarakat biasa disebut penghulu. Terdapat tokoh yang dituakan sebagai panutan masyarakat dimana pengaruhnya cukup berperan dalam masyarakat. Tokoh ini di sebut ketua adat, tidak dipilih secara formil akan tetapi biasanya tumbuh dengan sendirinya hasil dari pengakuan masyarakat itu sendiri yang tumbuh secara perlahan. Adanya tokoh informal tersebut bukannya mematikan wujud dan kiprah dari kegiatan- kegiatan lembaga formal yang ada, bahkan sebaliknya sangat mendukung kegiatan yang berhubungan dengan pemerintahan seperti ditingkat desa maupun dilingkup yang lebih kecil lagi. Lebih jauh lagi sosok tokoh informal sangat menunjang terutama dalam penyelesaian masalah- masalah yang timbul dalam masyarakat setempat yang mungkin sewaktu-waktu dapat terjadi. Hal ini dapat dimengerti pula karena keberadaan tokoh informal tersebut merupakan suatu tokoh panutan yang bersifat kekeluargaan atau kekerabatan.